• UMKM and PMA in Indonesia Regulation and Benefits

    UMKM and PMA in Indonesia are business terms that are recently popular due to the introduction of the company establishment regulation. The new regulation introduced in early August 2021 has significant changes compared to the previous 2020 regulation. Among the changes are the requirements for foreign direct investment or PMA to invest in the country.

    Aligning with the government’s agenda of increasing more foreign investments in the country, the new regulation aims to facilitate foreign investment in Indonesia. One of the driving forces for the government to push for this agenda is to improve the local economy. During this pandemic, the government realizes that the local economy relies heavily on imports and exports. Once borders close, businesses topple down one by one.

    Worse, the local government is also forced to restrict businesses instead of health safety. The restriction causes more companies to close down while the unemployment rate climbs. The emergency aids that the government disbursed was not enough to revive the previously growing economy. The number of dying businesses continues to climb while the people grow restless from the lack of income.

    Previous Company Establishment Regulation

    One of the plausible solutions for this problem is to have more foreign investments in the country. It is no secret that Indonesia, a developing country with rich natural resources, is an attractive choice for foreign companies. There is still a lot of untapped markets. Plus, the large population poses a lucrative buying power. Furthermore, there is still much room for technology improvements which can be a good opportunity for foreign investors.

    However, foreign investments in the country are limited due to strict regulations. Some attractive industries for foreign investors are only open for local investments due to the risk factor. The government deems that these strategic industries may be harmful if foreign companies have control.

    In other industries that are less risky, the government imposes a partial ownership regulation. This regulation states that foreign companies can own a majority of the stake, depending on the industry. However, at the least, they must have a local partner. Furthermore, the regulation requires a foreign company to go through complicated bureaucracies to get a business permit.

    Collaborating UMKM and PMA in Indonesia

    Understanding the gravity of the situation, the government forms a plan that involves both UMKM and PMA in Indonesia. UMKM or micro-businesses are the largest occupants of the business category in the country. These businesses are very versatile, targeting various socioeconomic markets. The versatility of this category allows UMKM to cater to the needs of the lower-income population.

    The existence of micro-businesses creates a miniature economy ecosystem in the lower-income sector. It allows money to move and transactions to occur. However, an economic stimulus is crucial to encourage the growth of local businesses. Since the government is unable to give financial stimulus, the best option is to let foreign money into the local economy.

    Putting two and two together, the government decides to create a beneficial symbiosis between UMKM and PMA in Indonesia. Foreign companies must collaborate with local micro-businesses if they wish to invest in the country. For instance, foreign companies investing in a supermarket must have a collaborate with local micro-businesses. This way, foreign companies are still able to invest in the industry they are interested in, while micro-businesses gets the opportunity to grow.

  • Pesiapan Memulai Usaha di Indonesia

    Memulai usaha di Indonesia memang terkesan menarik, tetapi dalam pengerjaannya banyak hal yang harus dipersiapkan. Sering sekali para calon pengusaha terjebak dalam dilema menentukan kapan memulai usahanya dan akhirnya kesempatan pun terlewat. Salah satu kendala yang sering dipikirkan adalah meragukan apakah sudah saat yang tepat atau belum untuk memulai usahanya. Ada juga calon pengusaha yang masih meragukan apakah konsep usahanya dapat berjalan atau tidak.

    Kekhawatiran diatas dapat dimaklumi, karena memulai usaha di Indonesia tentunya dihadapi berbagai resiko. Namun, apabila kekhawatiran ini tidak dapat diatasi, maka usaha pun tidak akan pernah dimulai. Oleh karena itu, penting bagi calon pengusaha untuk mempersiapkan dengan matang saat akan memulai usahanya. Berikut adalah daftar persiapan yang dapat dilakukan menurut MESO:

    Persiapan untuk Memulai Usaha di Indonesia

    • Konsep dan Perencanaan Awal

    Konsep awal sebuah usaha akan menentukan masa depan usaha tersebut. Sebab di dalam tahap perencanaan konsep, perlu dipikirkan barang atau jasa apa saja yang akan diperjualbelikan serta cara untuk menjual barang tersebut. Pengusaha harus dapat menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang berpotensi dihadapi usaha tersebut. Selain itu, calon pengusaha juga harus menentukan target pasar yang sesuai dan yang dituju. 



    • Market Research Sebelum Memulai Usaha di Indonesia


    Setelah mendapatkan konsep yang sesuai, calon pengusaha tersebut harus melakukan market research atau penelitian pasar terlebih dahulu. Fungsi market research ini adalah untuk menunjang analisa awal usaha terhadap produk dan jasa yang ingin dijual. Dari hasil market research, pengusaha dapat menentukan apakah ada target pasar yang berpotensi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu market research juga dapat membantu calon pengusaha untuk mengetahui kompetitor yang ada di pasar sehingga pengusaha dapat mempersiapkan strategi penjualan dalam menghadapi pesaingnya di bidang yang sama.


    • Modal untuk Memulai Usaha di Indonesia

    Untuk memulai usaha di Indonesia atau dimanapun, tentunya memerlukan modal. Tergantung dari jenis usahanya, jumlah modal bervariasi dari yang kecil sampai besar. Oleh karena itu penting bagi calon pengusaha untuk memperhitungkan dengan rinci dan matang jumlah modal yang akan diperlukan. Selain modal utama, calon pengusaha juga harus menyiapkan dana darurat apabila timbul biaya diluar perhitungan saat usahanya sedang dibangun.


    • Mengatur Waktu

    Setelah mempersiapkan hal-hal diatas, pengusaha harus juga dapat mengatur waktu dengan baik. Walaupun pada tahap awal waktu yang diperlukan untuk mengurus usaha lebih fleksibel, namun calon pengusaha harus meluangkan waktu lebih banyak untuk fokus membangun usaha tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pengusaha untuk bisa mengelola waktu dengan benar. Ketika usaha tersebut mulai dijalankan, maka calon pengusaha harus bisa memberikan seluruh waktunya untuk fokus menjalankan usahanya sampai dalam tahap usaha tersebut sudah berjalan dengan stabil. Dengan manajemen waktu yang baik, maka pengusaha dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas saat membangun usahanya. 


    • Mental Pengusaha dan Cara Mengelolanya

    Selain dari keempat poin diatas, yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan yaitu mental sebagai seorang pengusaha. Dalam menjalankan usaha diperlukan mental yang kuat dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat, dengan segala konsekuensi yang akan dihadapinya ketika menghadapi masalah yang datang, apabila tidak, maka usahanya dalam sekejap akan mengalami kegagalan. Mentalitas yang kuat dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan baik merupakan faktor penting menjadi pengusaha yang sukses di kemudian hari.


    Sekian daftar persiapan yang dapat dilakukan pengusaha sebelum memulai usaha di Indonesia. Apabila pembaca memiliki usul lainnya, silahkan memberi tahu kami melalui bagian komentar. Bagi yang ini membentuk sebuah perusahaan ataupun menyewa Virtual Office atau Ruang Kantor, silahkan hubungi 0812-13-15-4189 (Whatsapp) atau kunjungi www.meso.co.id



    KBLI 2020 is the newest version of the KBLI that officially applies on the online system on the 3rd of August 2021. Before the change, all entrepreneurs must refer to KBLI 2017 when establishing a company. KBLI itself stands for ‘Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia’ or otherwise, the classification for business fields in Indonesia. The function of this classification is to create standardised business categories for businesses. In turn, the standard serves as a reference for the company decree documents.

    In the newest KBLI 2020, entrepreneurs will find that there are subtle changes within the content. Although it does not apply to all sorts of industries, some undergo significant changes. It is especially true for foreign investment companies and their ownership percentage.

    Using KBLI to find Business Codes

    Understanding the function of the classification standard in the KBLI 2020 document is essential for entrepreneurs. Not just local entrepreneurs, but more so for foreign investment companies. The reason is that, in Indonesia, there are limitations on the amount of capital foreign nationals or companies can own in a company. To identify them, entrepreneurs must first know their business codes.

    Within KBLI 2020 itself, there is information regarding each classification in detail. Entrepreneurs who are unsure if their business falls into which category can easily find explanations written in the document. Compared to the previous KBLI, the newest version is much more helpful for entrepreneurs to read. Not only are the documents better designed for an easier read, but the flow of the content is also fluid.

    To use this document, entrepreneurs need to understand what kind of business they plan to do in Indonesia. In total, entrepreneurs can choose up to 5 KBLI codes. Within the KBLI 2020, the business categories are divided using the Alphabet. This makes it easier for entrepreneurs to narrow down their businesses. Once they found the correct Alphabet, they need to find the number that represents their business.

    These numbers are displayed in table format and also consists of an explanation regarding the business. For instance, what sort of activities they can partake, what kind of items they can sell, and so on. From the information on the business activities, entrepreneurs will know if there are any activity prohibitions within the business code.

    KBLI 2020 and Presidential Order Number 10 2021

    Once the entrepreneur has selected the appropriate KBLI codes, they need to cross-reference the code with the Presidential Order. Similar to the KBLI 2020, the newest Presidential Order was also recently applied to the online system. Within the document, entrepreneurs can find which business categories are open for foreign investments fully or partially. Compared to the previous Presidential Order number 44, the current Presidential Order has many leniencies towards foreign investments.

    This is under the government’s plan to invite more foreign investments to the country. The reason the government does this is to create more job fields, transfer knowledge, as well as to increase the GDP of the country. Furthermore, foreign investments play an important part in helping suburban areas to develop. This scene is quite common in the Central Java area. With more foreign companies building factories there, the area that was previously underdeveloped is now able to build proper roads and public facilities.

    In addition, within the newest Presidential Order, business categories like Supermarket which was initially off-limits for foreign investments are now available. Unlike the KBLI 2020 and current Presidential Order, the closest thing to a supermarket that foreign investment can own is a department store. Even then, foreign investment can only own up to 67% of the PT PMA owning the business. However, now that the policy changes, foreign investments can fully own a supermarket. The only extra requirement is to engage in local UMKM.

  • How do Covid-19 Affect Micro Businesses in Indonesia?

    Micro Businesses in Indonesia experience many negative impacts ever since the COVID-19 pandemic strikes hard on the country. The government sets partial lockdowns to get control over the virus spread. These partial lockdowns only allow the essential business to operate fully while others must operate with the minimum employee or stop their operations. With the pandemic dragging on, the Micro Businesses begins to die down.

    Micro Businesses in Indonesia and their Struggles

    Unfortunately for the country, Micro Businesses in Indonesia occupies the majority of business entities in the country. When the pandemic hits Indonesia, many businesses struggle to sustain the bleak economy. The bad economy has forced many entrepreneurs to close their companies, which increases the unemployment rate.

    Furthermore, the population no longer engages in active buying and selling, which causes a stagnant economy. To give incentives for the people to spend, the government tries to disburse aid funds to Micro Businesses. The plan is not working as the covid-19 pandemic continues to ravage the country. Day by day, more businesses continue to close down as more people are left unemployed.

    Furthermore, the government has also imposed a rule to stop export and import. While the government means well by this regulation, it affects microbusinesses badly. Companies that rely on trading their goods can no longer continue their activity. The businesses are forced to stop their operation since they cannot compete in the market. Furthermore, the buying market that was once a large pool is now a small pool with too many fishermen.

    The Impact Towards the Economy

    With the largest business proportion facing a direct hit, the country’s economy plunges further. As the Micro Businesses in Indonesia faces a rapid decline, larger businesses also face the threat of bankruptcy. Multinational companies begin to shut down their operations one by one. Small and medium companies, that managed to sustain their business for the first year of the pandemic begins to be shaken down.

    Unlike microbusinesses, the government does not extend aid funds to those businesses. One by one they disappear and the number of unemployed increases even higher. The deaths of these companies result in an oversupply of human resources as jobs are declining, demands are much lower than supplies, and poverty level skyrockets. It is a nightmare for any economist.

    To add salt to the injury, the Indonesian government does not have enough funds to support their local businesses. Unlike other neighbouring countries, to support the local economy, their government provides subsidies. The businesses that experience profit loss during the pandemic receives subsidies from the Government. These aids allow companies to run and the economy to sustain at a certain level.

    Solution for Businesses in Indonesia

    On the other hand, Indonesia is facing a larger socio-economic problem. The people have become restless from the ongoing pandemic and the lack of income. More people fall to starvation. The only way for everything to return to normal is if the country and its people can beat the virus. To do that, there is a huge need for cooperation between the government and its people. The government needs to handle medication, vaccines, and the health system correctly while the citizens must obey the rules and regulations.

    If both parties manage to uphold their parts, Micro Businesses will be able to bloom again. That means a decrease in the unemployment rate and an increase in spending. This situation will be beneficial to the whole economy of the country.

    Another effective solution for existing Micro Businesses is to use modern office solutions like MESO Serviced and Virtual Office. Entrepreneurs can either choose to rent a Virtual Office or a Serviced Office. Find out more about the products through our website. Alternatively, contact us on our Whatsapp number at +62812-1315-4189.

  • What Kind of Office That You Need to Pick?

    The kind of office that you need depends on the entrepreneur and the business. Some entrepreneur prefers to work mobile while some other don’t. Then again, it also depends if the nature of the company allows the entrepreneur to work remotely. For instance, if the entrepreneur works as a representative office, then a physical office is a must. On the other hand, if the entrepreneur is doing a digital marketing service, they only need an address to register their business.


  • What to do: Choosing a Serviced Office or Virtual Office?

    Choosing serviced office or virtual office may be one of the biggest considerations for entrepreneurs looking to acquire a business address. These two options are the modern solution for office rental as they are affordable and simple. Entrepreneurs get to enjoy a variety of office facilities without having to worry about office setup.


  • The Requirement to Start a Business in Indonesia

    Start a business in Indonesia is not difficult as long as entrepreneurs have good preparation. The difficulty rate of company establishment depends on the type of industry the company is applying to. For general business purposes that require no special permit, it is relatively easy. Companies only need to prepare capital and identification documents.


  • Kelebihan Virtual Office di Masa Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, membuat kita semua harus mengurangi kegiatan diluar rumah. Hal ini kita lakukan untuk mengurangi pertumbuhan dari penyebaran virus tersebut. Banyak kegiatan bisnis yang tertunda dikarenakan pandemi saat ini. Dengan menggunakan jasa virtual office bisa memudahkan kegiatan bisnis yang tadinya sempat tertunda. Untuk kelebihan dari virtual office akan kami jelaskan pada halaman berikut ini ya. (more…)

  • Why APL is Deemed as the Best Location to Rent an Office?

    The best location to rent an office in Jakarta can generally be seen from the busy business areas of the city. When discussing business areas, it is natural to think about Central Business Districts. In Jakarta, one of the most popular CBD areas lies in the western part of the city. In the heart of the area is APL Tower, a premium grade A office building.


  • Mendapatkan Fasilitas Premium dengan Sewa Kantor di MESO

    Setiap pebisnis dengan ‘jam terbang’ yang cukup padat, memiliki ruang kerja yang nyaman dan kondusif adalah sebuah keharusan. Para pebisnis ini biasanya mencari tempat-tempat yang nyaman seperti coffee shop, cafe, atau hotel untuk menjalankan aktivitas bisnisnya atau untuk bertemu dengan klien. Namun, masalahnya tempat-tempat tersebut tidak dapat menyediakan fasilitas premium pendukung untuk menunjang pekerjaan para pebisnis. Sehingga aktivitas bisnis tidak dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, seorang pebisnis juga membutuhkan alamat kantor yang profesional untuk meyakinkan klien atau investor mereka. Mengatasi masalah ini hadir berbagai layanan sewa kantor dan kantor virtual terutama dikota-kota besar seperti Jakarta.